TALIABU – Kegagalan Kabupaten Pulau Taliabu masuk dalam daftar penerima program Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 menjadi catatan tersendiri.

Di tengah optimisme enam kabupaten/kota lain di Maluku Utara yang berhasil lolos, Taliabu harus berbenah karena terkendala validitas data dan jumlah nelayan.

Berdasarkan data yang dihimpun, enam kabupaten/kota di Maluku Utara dipastikan mendapatkan alokasi program prioritas nasional tersebut untuk tahun anggaran 2026.

Mereka yang berhasil lolos adalah Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat.

Kabar ini menjadi pembanding pahit bagi Taliabu. Empat desa yang diusulkan yakni Limbo, Jorjoga, Talo dan Kasango harus kandas lantaran tidak memenuhi persyaratan utama, yakni jumlah nelayan dan masalah validitas data.

Persiapan di Daerah yang Lolos

Sejumlah daerah yang lolos telah bergerak cepat.

Di Kabupaten Pulau Morotai, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Jhon F Tiala, mengonfirmasi bahwa empat desa usulan mereka telah diverifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Per tanggal 30 November, yang masuk ke link KKP itu Desa Wayabula, Cucumare, Tiley Kusu, dan Juanga. Keempatnya sudah diverifikasi sebagai calon kampung nelayan 2026," jelasnya.

Hal yang sama dilakukan Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, bahkan telah turun langsung meninjau kesiapan lokasi di Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan pada Desember 2025 lalu.

Sementara itu, Halmahera Selatan yang sempat gagal pada tahun sebelumnya, kembali mengusulkan 10 desa dengan potensi perikanan yang kuat.

Kota Tidore Kepulauan juga bersiap. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah kota berencana membangun gudang penampungan dan pengawetan hasil laut.

Ini sebagai langkah strategis menjadikan Tidore sebagai daerah penyuplai bahan pangan di Maluku Utara. "Sebagian besar nelayan di provinsi ini berasal dari Tidore," ujarnya.

Manfaat Strategis Program Kampung Nelayan

Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat ini merupakan bagian dari target pembangunan 1.100 kampung nelayan hingga tahun 2028.

Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi transformasi menyeluruh desa nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif.

Misalkan dengan adanya bantuan gudang beku,  fasilitas gudang beku (cold storage), harga ikan di musim panen dapat lebih stabil.

Selain cold storage, pemerintah juga membangun berbagai fasilitas penunjang seperti dermana, pabrik es, bengkel kapal, sentra kuliner, hingga perumahan nelayan.

Nilai investasi untuk satu lokasi kampung nelayan mencapai Rp20 miliar hingga Rp22 miliar . Dampak ekonominya pun signifikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa program ini mampu meningkatkan pendapatan nelayan hingga dua kali lipat, dari rata-rata Rp3 juta per bulan menjadi Rp6 juta per bulan .

Keberhasilan enam daerah ini harus menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Taliabu, Abrar Silia, S.Pi, mengakui bahwa jumlah nelayan yang hanya 100 orang per desa menjadi kendala utama.

"Insyaallah tahun ini kami kembali usulkan. Kami akan berbenah, melengkapi data, dan memastikan persyaratan terpenuhi," ujarnya kamis (26/2/2026).

Bagi nelayan Taliabu, harapan untuk mendapatkan fasilitas dermaga, alat tangkap modern, hingga pelatihan dari negara melalui program Kampung Nelayan masih harus diperjuangkan.

Perbaikan data dan validasi jumlah nelayan menjadi pekerjaan rumah utama agar Pulau Taliabu tidak kembali tertinggal di tahun mendatang. (*)