TIMES HALMAHERA, TERNATE – Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 resmi digelar, Kamis (22/4/2021) di Sahid Bella Hotel Ternate.

Musrenbang dengan tema "Meningkatkan Pemerataan dan Daya Saing Wilayah untuk Pertumbuhan Berkualitas" dibuka secara resmi oleh Gubernur KH Abdul Gani Kasuba (AGK) secara virtual dari Jakarta.

Mengawali sambutannya, Gubernur dua periode ini menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara fisik bersama para Forkopimda, Bupati/Wali Kota dan para Kepala OPD lingkup Pemprov Malut dan kabupaten/Kota.

"Semoga meskipun Saya mengikuti pertemuan secara daring, kiranya tidak mengurangi nilai silahturahim kita, pada agenda perencanaan pembangunan daerah yang penting ini," ucap Gubernur

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, yang merupakan tahun ke-3 pelaksanaan rencana pembanggunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Target Makro Pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2022, yaitu Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 69,72 point; Pertumbuhan Ekonomi 6,7 sampai 7,7 persen; Rasio Gini diharapkan menurun menjadi 0,29; Tingkat Kemiskinan ditargetkan 6,43 persen; Tingkat Pengangguran 5 persen; dan Tingkat Ketimpangan wilayah turun menjadi 0,261

"Untuk pencapaian target tersebut maka kembali Saya ingatkan kepada Perangkat Daerah untuk mencermati target secara terukur, yang benar-benar diarahkan pada tercapainya sasaran-sasaran pembangunan," jelasnya

Sementara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut, Salmin Janidi dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif dalam rangka membahas rancangan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2022.

Salmin menyebut Musrenbang kali ini berfokus pada enam prioritas pembangunan daerah.

Pertama, Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dengan indikator capaian adalah Indeks pembangunan Manusia

Kedua, Prioritas Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah; dengan indikator capaian adalah indeks infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Ketiga, Prioritas Kemandirian dan Daya Saing Ekonomidengan indikator capaian laju pertumbuhan ekonomi, PDRB dan Gini Rasio.

Keempat, Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dengan indikator capaian

adalah Indeks kualitas lingkungan hidup dan tingkat kerentanan perubahan iklim.

Kelima, Prioritas Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah dengan indikator capaian prioritas ini adalah Indeks Harmoni Sosial, indeks toreransi dan indeks kriminal.

Keenam, Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan; dengan indikator capaian antara lain ; Indeks tata kelola pemerintahan

Salmin mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022 merupakan RKPD tahun Ketiga dari Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2020-2024.

"Untuk itu RKPD 2022 harus memperhatikan akselerasi pembangunan dalam mendukung pencapaian visi Gubernur terpilih periode 2020-2024 yaitu Maluku Utara Sejahtera 2024," paparnya.

Turut hadir dan memberikan arahan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri RI, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Hamdani, Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Drs. Oktorialdi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Kementerian PUPR RI, Melva Eryani Marpaung.

Tampak hadir juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut, Ketua Komisi II DPRD Malut, Ishak Naser, Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir, Kepala BI Malut Jeffri D. Putra, Kepala BPKP Malut Aryanto Wibowo, Pj Wali Kota Ternate Hasyim Daeng Barang, Bupati Halsel Bahrain Kasuba, Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad, dan Pimpinan OPD lingkup Malut.(*)