TIMES HALMAHERA, JAKARTA – Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Negara.

Upacara pelantikan kepala daerah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah tersebut.

Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Aksi Demonstrasi "Indonesia Gelap" 

Aksi puncak demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap akan berlangsung hari ini, Kamis (20/2/2025), bertepatan dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Demonstrasi ini merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menjelaskan bahwa pemilihan waktu aksi ini dilakukan secara strategis agar para kepala daerah yang baru dilantik juga merasa bertanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Kami sengaja menggelar aksi ini di momen yang tepat untuk menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat," ujar Herianto.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah peserta aksi kali ini diperkirakan lebih besar dibandingkan sebelumnya, mengingat tuntutan mereka hingga kini belum mendapatkan respons dari pemerintah.

"Jika tuntutan kami terus diabaikan, aksi ini pasti akan semakin besar. Kami berharap pemerintah segera memberikan respons sebelum situasi semakin berkembang," tambahnya.

BEM SI mengajukan 13 tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap, termasuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Gerakan ini membawa sejumlah isu utama, di antaranya pembatalan proyek strategis nasional (PSN), realisasi reforma agraria yang sejati, penyelenggaraan pendidikan yang gratis dan demokratis, serta penolakan terhadap revisi UU MINERBA. Selain itu, kami juga menuntut penghapusan fungsi ganda ABRI, pengesahan RUU Masyarakat Adat, pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025, serta evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG," jelasnya.

Selain itu, BEM SI juga mendesak pemerintah untuk merealisasikan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen, meminta Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset, menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, mendorong efisiensi kabinet, serta menolak perubahan tata tertib DPR. Reformasi total terhadap institusi kepolisian juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi ini.

Dengan adanya demonstrasi ini, mahasiswa berharap pemerintah segera memberikan tanggapan atas berbagai permasalahan yang mereka suarakan. (*)